Tambahan Uang Persediaan | Amar'lubai "Kajian Perbendaharaan"
Penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sebagaimana terdapat dalam lampiran XIV PMK Nomor 190/PMK.05/2012; Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN KPPN - DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan ... Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN; Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima (PDF) PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP | … (PDF) PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP | Wahyudi jjj Nadhira: Mekanisme Pencairan Dana DIPA secara UP / TUP · Surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TUP dari KPPN. c. SPP-TUP yang sudah diterbitkan oleh salah satu PPK, paling lambat 2(dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan TUP dari KPPN disampaikan kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM dan disampaikan ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
Ketentuan Tata Cara dan Syarat Pengajuan SPM Uang ... Ketentuan Tata Cara dan Syarat Pengajuan SPM UP | portalkppn.com – Sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksaaan APBN, Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran.untuk membiayati kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran … Persetujuan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Satuan Kerja mengajukan surat permohonan persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) melalui loket persuratan KPPN; Petugas loket KPPN memeriksa kelengkapan dokumen, mengagenda dan meneruskan kepada Kepala Kantor untuk disposisi dan diproses oleh Seksi MSKI/PDMS Seputar Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) Untuk TUP, satker menyampaikan SPM-TUP hasil dari Aplikasi SPM dengan dilampiri Surat Persetujuan TUP. Dalam mengajukan Surat Persetujuan TUP, satker menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut: Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana MAK yang dimintakan TUP. (Rincian sisa dana MAK yang Mengenal Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker ...
Surat : Pengesahan / Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Uang ... pengajuan permohonan nomor register, pengajuan persetujuan pembukaan rekening hibah, penyesuaian pagu hibah dalam DIPA (revisi DIPA) dan pengesahan ke KPPN; b. Pengesahan dan pencatatan hibah langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga 2015 | Amar'lubai "Kajian Perbendaharaan" Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu masa pertanggungjawaban TUP. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN. Permohonan Persetujuan UP KKP - KPPN Bitung Surat Dinas Undangan Pengumuman Panduan Pencairan Dana LPj Bendahara Rekon Laporan Keuangan Panduan Teknis PP Implementasi KKP UP/TUP Aplikasi Aplikasi SAS Aplikasi Criwit Aplikasi GPP Contact Menumbuhkan Sinergi Melalui Arung Jeram Arung jeram, salah satu aktivitas pada capacity building, melatih kerjasama Tim dalam menghadapi tantangan
(1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan Sewa TUP yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
Permohonan Persetujuan SPM GUP Lebih Dari 1 Kali dalam 1 Bulan Surat Surat Dinas Undangan Pengumuman FAQ Kartu Kredit Pemerintah Belanja Pegawai Perjalanan Dinas Pencairan Dana UP/TUP Aplikasi Aplikasi SAS Aplikasi Criwit Aplikasi GPP Pengaduan Gudang FormAt Materi Bimtek Realisasi APBN Tahun Anggaran 2019 Realisasi APBN TA. 2019 pada Satker-Satker Pengelola Dana APBN dalam Wilayah Kerja KPPN Bitung Tim Kreatif - WordPress.com Lampiran Surat Permohoan TUP: 1. Surat Permohonan Persetujuan TUP 2. Rincian Rencana Penggunaan TUP 3. Fotocopy rekening koran terbaru yang telah disahkan KPA 4. Surat Pernyataan a.n KPA bahwa TUP akan dipertanggungjawabkan dalam 1 bulan TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan, namun demikian dapat dilakukan secara bertahap. HAI-Pedia Nov 27, 2019 · Ketentuan pengajuan TUP masih berpedoman kepada PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Dalam PMK dimaksud syarat pengajuan TUP adalah digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran … contoh surat permohonan pengembalian uang - Contoh Surat
- 1085
- 1433
- 1238
- 619
- 420
- 772
- 887
- 305
- 334
- 901
- 323
- 546
- 1035
- 142
- 845
- 1167
- 65
- 131
- 405
- 1278
- 111
- 1751
- 692
- 330
- 1220
- 517
- 1648
- 1627
- 358
- 3
- 625
- 1598
- 1896
- 1262
- 159
- 757
- 182
- 1462
- 544
- 1788
- 1851
- 1592
- 87
- 1054
- 1272
- 754
- 1626
- 1665
- 1986
- 735
- 156
- 1757
- 157
- 656
- 676
- 1334
- 741
- 908
- 1399
- 1904
- 1124
- 1261
- 1948
- 331
- 277
- 725
- 651
- 1773
- 1984
- 88
- 985
- 604
- 1587
- 618
- 1427
- 519
- 1664
- 1638
- 1058
- 467
- 891
- 1983
- 1641
- 1623
- 1847
- 868
- 1442
- 1240
- 587
- 825
- 17
- 1275
- 63
- 640
- 664
- 591
- 1645
- 1756
- 778